Polda Jabar Selamatkan Uang Negara Rp 14 M dari Kasus Korupsi - Koranmu Banten
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Polda Jabar Selamatkan Uang Negara Rp 14 M dari Kasus Korupsi

Polda Jabar Selamatkan Uang Negara Rp 14 M dari Kasus Korupsi

Jumat 29 Desember 2017, 11:44 WIB Polda Jabar Selamatkan Uang Negara Rp 14 M dari Kasus Korupsi Dony Indra Ramadhan - detikNews Kapolda Jabar Irjen Agung …

Polda Jabar Selamatkan Uang Negara Rp 14 M dari Kasus Korupsi

Jumat 29 Desember 2017, 11:44 WIB Polda Jabar Selamatkan Uang Negara Rp 14 M dari Kasus Korupsi Dony Indra Ramadhan - detikNews Polda Jabar Selamatkan Uang Negara Rp 14 M dari Kasus KorupsiKapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto saat rilis capaian akhir tahun di Mapolda Jabar. (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom) Bandung - Selama 2017 ini Polda Jabar menangani 43 perkara korupsi. Dari puluhan kasus tersebut, uang negara senilai Rp 14 miliar lebih berhasil diselamatkan.
"Total yang kita selamatkan dari kasus korupsi yang ditangani totalnya Rp. 14.169.294.938. Jumlah itu berdasarkan audit dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan)," ucap Kapold a Jabar Irjen Agung Budi Maryoto saat rilis capaian akhir tahun di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (29/12/2017).
Agung mengatakan jumlah uang negara yang diselamatkan jauh lebih besar ketimbang uang negara yang diselamatkan pada 2016. Tahun lalu, Polda Jabar hanya menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 281.724.500.
Selain itu, tahun ini juga terjadi peningkatan jumlah perkara yang ditangani oleh Polda Jabar. Dari 33 perkara di tahun 2016, naik 10 perkara pada 2017. Jumlah tersangka kasus korupsi juga meningkat dari 29 di tahun 2016 menjadi 65 orang di 2017.
Sejumlah perkara yang ditangani oleh Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jabar antara lain kasus pungli Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Bogor dan kasus pungli di Imigrasi Kota Sukabumi.
"Rata-rata semuanya diproses. Tahun ini dari 43 perkara korupsi, 31 di antaranya diselesaikan dan sisanya masih tahap proses," katanya.
Agung menjelaskan penyelesaian kasus korupsi memang tidak mudah. Menurut dia, perlu adanya bukti-bukti yang kuat untuk menjerat dan menahan pelaku korupsi.
"Kita seperti kebijakan KPK. Tentukan tersangka dahulu, lalu berkasnya dilengkapi, tersangka ditahan kemudian maju (proses hukum). Kalau tidak seperti itu, nantinya kita tunggu audit BPK lama setelah 120 hari ditahan bebas hukum," tutur Agung.
(bbn/bbn)Sumber: Google News | Koranmu Banten

Tidak ada komentar